FAQ PBJ Desa

Pusat Tanya Jawab Pengadaan Barang dan Jasa Desa Sesuai Ketentuan LKPP & Perpres 46 Tahun 2025

Kegiatan pengadaan barang/jasa oleh Pemerintah Desa yang dibiayai oleh APB Desa, dengan proses mulai dari identifikasi kebutuhan hingga serah terima hasil pekerjaan.

UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, PP No. 43/2014 jo. PP No. 11/2019 (Pasal 105), Permendagri No. 20/2018 (Pasal 52), Perpres No. 46 Tahun 2025 (Pasal 64A, 64B, 64C), Peraturan LKPP No. 12 Tahun 2019, serta Peraturan Bupati/Walikota setempat.

PBJ Desa dilaksanakan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi desa sesuai kewenangan desa dengan mengutamakan penyedia di desa setempat dan penggunaan material yang ada di desa.

Ada 9 prinsip utama: Efisien, Efektif, Transparan, Terbuka, Bersaing, Adil, Akuntabel, Pemberdayaan Masyarakat, dan Gotong-royong.

Berdasarkan Permendagri 20/2018 Pasal 2 ayat (1), keuangan desa dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif, serta tertib dan disiplin anggaran.

Meliputi kewenangan berdasarkan hak asal-usul, kewenangan lokal berskala desa, serta kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah Pusat, Provinsi, atau Kabupaten/Kota.

Pemerintah Desa wajib menggunakan produk usaha mikro dan usaha kecil (UMKK) serta koperasi dari hasil produksi dalam negeri (PDN).

Pengadaan melalui penyedia setempat tetap dapat dilakukan sepanjang selisih harga lebih tinggi dengan penyedia di desa lain masih dalam batasan wajar, yaitu paling tinggi 10% sampai dengan 15%.

Para pihak meliputi: Kepala Desa (selaku PKPKD), Kepala Seksi (Kasi) / Kepala Urusan (Kaur) selaku Pelaksana Kegiatan Anggaran, Tim Pelaksana Kegiatan (TPK), Masyarakat Desa, dan Penyedia Barang/Jasa.

Menetapkan TPK berdasarkan hasil Musrenbangdes, mengumumkan Rencana Kerja Kegiatan Desa sebelum pengadaan dimulai, menetapkan metode penunjukan langsung atas analisisnya, serta menyelesaikan perselisihan antara Kasi/Kaur dengan TPK.

Menetapkan dokumen persiapan, menyampaikan dokumen persiapan kepada TPK, melaksanakan PBJ sesuai ambang batas nilai, melaksanakan e-purchasing, menandatangani bukti perikatan, mengendalikan pelaksanaan pekerjaan, menerima hasil pengadaan, serta menyerahkan hasil pekerjaan kepada Kepala Desa melalui Berita Acara Serah Terima (BAST).

Melaksanakan Swakelola, menyusun dokumen penawaran/lelang, mengumumkan dan melaksanakan pemilihan penyedia (penunjukan langsung, permintaan penawaran, lelang/tender), memilih dan menetapkan penyedia, memeriksa hasil pekerjaan, dan mengumumkan hasil kegiatan kepada masyarakat.

TPK terdiri atas unsur: (1) Perangkat Desa pelaksana kewilayahan, (2) Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD), dan/atau (3) Masyarakat setempat. Jumlah minimal 3 orang dan harus gasal (misal: 3 atau 5 orang) yang terdiri sekurang-kurangnya dua unsur.

Masyarakat berperan aktif berpartisipasi sebagai tenaga kerja gotong-royong dalam pelaksanaan Swakelola serta melakukan fungsi pengawasan partisipatif terhadap pelaksanaan kegiatan PBJ.

Memiliki tempat/lokasi usaha (dikecualikan bagi tukang batu, tukang kayu, dll.), memiliki sumber daya manusia, modal, dan peralatan kerja, memiliki kemampuan menyediakan barang/jasa, serta untuk pekerjaan konstruksi mampu menyediakan tenaga ahli dan/atau peralatan teknis.

Cukup menyerahkan Surat Pernyataan Kebenaran Usaha. Namun untuk barang bermotor (traktor/genset) dan metode lelang/tender wajib memiliki NIB/Izin Usaha dan NPWP.

SDM PBJ melekat pada jabatan yang ada (Kasi/Kaur/TPK). Diutamakan personel yang memiliki pemahaman PBJ yang dibuktikan melalui sertifikat pelatihan, surat tugas sosialisasi, atau pengalaman kerja sejenis.

Perencanaan PBJ disusun saat penyusunan RKP Desa melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes), yang dilampiri rencana kegiatan dan Rincian Anggaran Biaya (RAB) rinci.

Meliputi: identifikasi kebutuhan, lokasi pekerjaan, jenis kegiatan, volume/keluaran, rincian satuan harga, perkiraan biaya (RAB), sasaran manfaat, waktu pelaksanaan, pelaksana kegiatan anggaran, dan tim pelaksana.

Berpedoman pada: hasil kesepakatan musyawarah desa, pagu indikatif desa, pendapatan asli desa (PADes), jaring aspirasi DPRD, kesepakatan kerjasama antar-desa/pihak ketiga, pencermatan RPJM Desa, serta rencana program Pemda/Pusat.

Nama kegiatan, nilai PBJ, keluaran/output (volume & satuan), nama TPK, cara pengadaan (swakelola/penyedia), lokasi kegiatan, dan waktu pelaksanaan.

Memastikan rencana pengadaan telah selaras dan sesuai dengan nama kegiatan, alokasi anggaran, lokasi, volume, spesifikasi, waktu pelaksanaan, dan rincian satuan harga yang tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran.

Harga Perkiraan Sendiri (HPS) adalah perkiraan harga barang/jasa yang ditetapkan oleh Kasi/Kaur menjelang proses pemilihan penyedia dengan merujuk pada harga pasar di desa setempat atau desa terdekat.

Data harga pasar setempat/terdekat, Pajak Pertambahan Nilai (PPN), biaya angkut/distribusi, serta biaya tidak langsung lainnya yang sah.

Harga pasar dihitung berdasarkan harga yang ditawarkan oleh satu-satunya penyedia tersebut sepanjang wajar.

Harga pasar dihitung berdasarkan harga yang paling sering ditemukan di antara para penyedia yang ada.

Kasi/Kaur tidak boleh langsung melanjutkan pengadaan, melainkan wajib melapor kepada Kepala Desa untuk dilakukan evaluasi atau revisi anggaran pada DPA.

Gambar rencana kerja, jadwal pelaksanaan kegiatan, spesifikasi teknis, RAB dan Analisa Harga Satuan (AHS), serta rencana kebutuhan tenaga kerja, bahan, dan peralatan.

Harga Perkiraan Sendiri (HPS), rancangan surat perjanjian, waktu pelaksanaan, serta KAK/spesifikasi teknis, daftar kuantitas & harga, dan gambar kerja (apabila diperlukan).

Swakelola dilaksanakan oleh TPK sendiri atau TPK bersama-sama dengan melibatkan masyarakat setempat.

Dimulai dari pembahasan teknis kegiatan, penentuan narasumber/tukang, menyusun laporan hasil pembahasan, serta memaksimalkan sarana/material lokal desa.

Mengendalikan kemajuan fisik pelaksanaan kegiatan serta mengawasi penggunaan tenaga kerja, peralatan, dan ketepatan pemakaian material/bahan lokal.

Nama kegiatan, nilai pengadaan, keluaran/output (volume & satuan), nama TPK, lokasi proyek, dan jangka waktu pelaksanaan.

Hanya digunakan apabila barang/jasa yang dibutuhkan tidak dapat dipenuhi melalui metode Swakelola atau membutuhkan keahlian khusus.

Prioritas 1: Penyedia di desa setempat (termasuk BUMDes/Kopdes). Prioritas 2: Jika tidak ada, penyedia di desa sekitar dalam satu kabupaten/kota. Prioritas 3: Jika tetap tidak ada, penyedia lainnya di luar wilayah tersebut.

Pembelian Langsung (Belanja Langsung), Permintaan Penawaran, Lelang (Tender), Seleksi (untuk jasa konsultasi), Penunjukan Langsung, dan E-Purchasing.

Membeli/membayar langsung kepada 1 penyedia tanpa penawaran tertulis oleh Kasi/Kaur atau TPK. Nilai standarnya sampai dengan Rp 10.000.000,- (atau sesuai Perbup/Perwal setempat).

Pembelian langsung dapat dilakukan kepada penyedia yang sama dalam jangka waktu maksimal 2 (dua) tahun berturut-turut.

Pengadaan oleh TPK dengan meminta penawaran tertulis sekurang-kurangnya dari 2 (dua) penyedia. Batasan nilainya di atas Rp 10.000.000,- sampai dengan Rp 200.000.000,- (atau sesuai Perbup).

Jika >1 penyedia lulus teknis: dipilih harga terendah. Jika hanya 1 yang lulus atau ada penawaran harga kembar: dilakukan negosiasi harga dan dituangkan dalam Berita Acara Hasil Negosiasi (BAHN).

Metode pemilihan terbuka untuk paket pekerjaan bernilai di atas Rp 200.000.000,- yang dapat diikuti oleh seluruh penyedia yang memenuhi kualifikasi.

Diterapkan pada keadaan tertentu, antara lain: hanya ada 1 penyedia mampu di desa, pekerjaan konstruksi lanjutan yang tak terpisahkan akibat risiko kegagalan, pemegang hak paten, pengadaan gagal lelang, kelanjutan akibat putus kontrak, atau jasa bantuan hukum/advokasi mendesak.

Untuk Pembelian Langsung & Permintaan Penawaran: bukti pembelian berupa struk, nota, atau kuitansi. Untuk pekerjaan bernilai besar/Lelang: berupa Surat Perjanjian Kontrak.

Nama kegiatan, nama penyedia terpilih, nilai pengadaan, keluaran/output (volume/satuan), lokasi kegiatan, dan waktu penyelesaian.

Tata cara pembelian barang/jasa desa secara elektronik yang memanfaatkan sistem Katalog Elektronik dengan mengutamakan penyedia lokal desa.

Kasi/Kaur bertindak sebagai pemesan/pelaksana kegiatan anggaran dalam sistem transaksi elektronik.

Wajib dijalankan apabila fitur akun Kasi/Kaur telah aktif di Katalog Elektronik dan infrastruktur internet di desa telah siap. Diberikan masa transisi maksimal 2 tahun sejak Perpres 46/2025 berlaku untuk menggunakan metode manual.

Pemerintah Desa diperbolehkan menggunakan metode pemilihan non-elektronik (pembelian langsung, penawaran, lelang manual) selama masa transisi.

Sanksi teguran tertulis, denda keterlambatan permil (sesuai Perbup), pembatalan penetapan pemenang, gugatan ganti rugi perdata, hingga pelaporan tindak pidana.

TPK melaporkan kemajuan dan hasil pekerjaan 100% kepada Kasi/Kaur. Kasi/Kaur memeriksa dan menandatangani BAST bersama TPK/Penyedia, lalu menyerahkan hasil akhirnya kepada Kepala Desa.

Perselisihan diselesaikan terlebih dahulu melalui musyawarah untuk mufakat yang dipimpin oleh Kepala Desa. Jika tidak tercapai kesepakatan, dapat memanfaatkan Layanan Penyelesaian Sengketa Kontrak PBJ atau jalur pengadilan.

Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang membidangi urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Dinas PMD) bekerjasama dengan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) Kabupaten/Kota setempat.

Memeriksa kesesuaian target fisik dan realisasi lapangan, mengawasi penggunaan material/tenaga kerja, serta memerintahkan perbaikan target jika terjadi keterlambatan.